Membangun fasilitas kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim di seluruh Indonesia

Membangun fasilitas kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim di seluruh Indonesia

Membangun fasilitas kesehatan yang tahan terhadap perubahan iklim di seluruh Indonesia

Liga335 daftar – Hampir 97% penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana, di mana banjir, kekeringan, dan penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim semakin mengancam layanan kesehatan esensial. Pada tahun 2024 saja, 142 fasilitas kesehatan rusak akibat bencana terkait iklim, terutama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Beberapa fasilitas terpaksa menghentikan operasional sepenuhnya, memindahkan layanan, atau mengerahkan tenaga kesehatan ke lokasi tanggap darurat tepat ketika masyarakat paling membutuhkan perawatan.

Banyak fasilitas masih kekurangan cara sistematis untuk menilai dan memperkuat kesiapsiagaan mereka. Kelemahan saat ini meliputi kapasitas tenaga kerja yang terbatas dalam mengelola risiko iklim, sistem air dan sanitasi yang mudah terganggu, sistem energi tanpa cadangan yang andal, serta infrastruktur yang tidak dirancang untuk menahan bahaya iklim.
, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra-mitranya, mengembangkan alat penilaian Fasilitas Kesehatan yang Tahan Iklim dan Berkelanjutan Lingkungan.

Alat-alat ini diadaptasi dari kerangka kerja global WHO dan terintegrasi ke dalam platform SIKELIM, sebuah sistem digital yang memetakan fasilitas yang terdampak bencana secara real-time. Alat-alat ini membantu fasilitas menilai kerentanan di berbagai sistem, termasuk kapasitas tenaga kerja, air dan sanitasi (WASH) serta pengelolaan limbah, energi, infrastruktur, dan teknologi.
Dasbor SIKELIM menyediakan peta dan analisis real-time mengenai fasilitas kesehatan yang terdampak bencana, sehingga mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan untuk layanan kesehatan yang tangguh terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Sumber: Kementerian Kesehatan, Indonesia
Sebuah penilaian percontohan di 15 rumah sakit dan pusat layanan kesehatan primer (Puskesmas) di Jakarta, Semarang, dan Bantul mengungkapkan bahwa tingkat ketahanan sangat bervariasi menurut wilayah. Fasilitas di Semarang menunjukkan kesiapan yang lebih baik, sementara fasilitas di Jakarta dan Bantul terbukti lebih rentan terhadap banjir. Di Jakarta, risiko banjir memengaruhi sekitar 50% tenaga kesehatan dan sepertiga sistem air dan sanitasi.

“Perubahan iklim dirasakan paling parah oleh kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, baik dari segi dampak kesehatan maupun akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini menjadikan adaptasi, kolaborasi, dan penguatan ketahanan sistem kesehatan sebagai hal yang sangat penting,” kata Profesor Dr. Dante Herbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, saat peluncuran pedoman penilaian pada September 2025.

Bagi Indonesia, fasilitas kesehatan yang siap menghadapi perubahan iklim berarti layanan dapat tetap berjalan selama keadaan darurat, sehingga melindungi kelompok rentan saat mereka paling membutuhkan perawatan. Kerangka kerja ini memandu rumah sakit dan Puskesmas untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan menerapkan intervensi yang ditargetkan. Disarankan untuk melakukan penilaian ulang secara berkala setiap satu hingga tiga tahun.

Tindakan adaptasi oleh Rumah Sakit Panembahan Senopati, Yogyakarta: lemari es dan freezer medis ditinggikan di atas balok untuk melindungi obat-obatan dan vaksin esensial dari kerusakan selama banjir. Kredit: PIAREA
Dengan dukungan WHO, Kementerian Kesehatan berencana untuk memperluas penilaian awal Ketahanan Iklim memperluas penilaian Fasilitas Kesehatan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan ke lebih banyak provinsi, memperkuat kapasitas penilai, serta meningkatkan platform SIKELIM untuk pemantauan rutin. Penilaian ini akan dirancang untuk memastikan keterwakilan yang proporsional dari fasilitas kesehatan di seluruh wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Upaya ini selaras dengan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Kesehatan 2025–2030 dan Rencana Adaptasi Nasional Perubahan Iklim 2026–2030, yang mendukung komitmen Indonesia dalam Program Kesehatan COP26, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Perjanjian Paris.