Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya keras untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dikbudpora KLU telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan intervensi yang terstruktur. Langkah-langkah penanganan tersebut meliputi pemetaan kategori anak tidak sekolah, penyediaan berbagai program beasiswa, hingga pelaksanaan sosialisasi secara langsung di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang telah dilakukan, Kecamatan Bayan tercatat sebagai wilayah dengan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Kabupaten Lombok Utara.
Menurut penjelasan dari M. Najib, permasalahan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Lombok Utara saat ini didominasi oleh kategori anak yang sebenarnya telah menyelesaikan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, namun mereka tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Fenomena ini banyak ditemui pada transisi pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kategori anak yang tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan pendidikan inilah yang menjadi fokus perhatian utama dalam penanganan ATS di daerah tersebut.
Guna mengatasi kendala kelanjutan pendidikan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan dua program bantuan khusus berupa beasiswa, yaitu beasiswa retrieval dan beasiswa transisi. Beasiswa retrieval dialokasikan khusus untuk anak-anak yang telah putus sekolah agar mereka dapat direkrut kembali ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Melalui program beasiswa retrieval ini, anak-anak tersebut didorong untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka melalui jalur nonformal, yaitu program Paket A, Paket B, atau Paket C.
Pendaftaran Beasiswa LPDP 2024 Tahap II Resmi Dibuka dengan Telkom University Sebagai Kampus Tujuan
Sementara itu, program bantuan yang kedua adalah beasiswa transisi. Beasiswa transisi ini secara khusus diberikan kepada para lulusan sekolah yang memiliki kendala atau keterbatasan biaya agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain program beasiswa retrieval dan transisi, pemerintah daerah juga menyediakan program Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat ini dihadirkan secara khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang berada dalam kategori desil 1 dan desil 2 agar tetap bisa mengakses layanan pendidikan.
Dalam pelaksanaan program-program tersebut, keakuratan data menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, data Anak Tidak Sekolah yang bersifat fluktuatif di Kabupaten Lombok Utara saat ini masih terus menjalani proses validasi dan verifikasi yang ketat. Proses verifikasi dan validasi data ini dilakukan secara kolaboratif oleh tim pusat bersama dengan organisasi mitra kemasyarakatan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Langkah ini diambil agar intervensi yang diberikan oleh pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran.
Meskipun berbagai program bantuan dan beasiswa telah disiapkan secara matang, upaya penanganan Anak Tidak Sekolah di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala sosial serta budaya yang cukup kompleks. Beberapa hambatan nyata yang dihadapi oleh petugas di lapangan antara lain adalah adanya keengganan dari pihak orang tua untuk berpisah dengan anak mereka yang akan belajar di Sekolah Rakyat. Selain itu, terdapat pula kendala berupa anak-anak yang terpaksa ditarik atau diliburkan dari aktivitas sekolah demi membantu pekerjaan orang tua mereka di ladang atau sawah saat musim panen tiba, serta adanya persoalan pernikahan usia muda yang juga menjadi salah satu penyebab anak berhenti bersekolah.
