KPK Bakal Klarifikasi Wali Kota Prabumulih soal LHKPN Miliknya: Bisa Tatap Muka atau Via Daring

Jakarta Laporan Hasil Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Prabumulih, Arlan tengah menjadi sorotan. INITOGEL Diduga ada laporan yang tak sesuai.

Sebelumnya, dalam LHKPN, Arlan hanya mencantumkan kendaraan jenis berat untuk kegiatan usaha atau proyek seperti; 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4×2) M/T, 4 unit mobil Hino FM8JW1A-EGJ, 1 unit mobil Hino FM8J61D-EGJ Tronton (6×4), 2 unit mobil Mitsubishi Triton (tipe 2.4L DC Exceed dan 2.4L DC GLS).

Mobil-mobil itu berkebalikan dengan kendaraan yang diduga di bawa oleh sang anak ke sekolah. Tidak ada mobil harian atau untuk kendaraan penumpang, seperti sedan, SUV, atau MPV.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mendalami LHKPN yang disampaikan Arlan. Dia pun berencana minta klarifikasi Wali Kota Prabumulih tersebut jika ditemukan data yang tak lengkap.

“KPK melakukan pengecekan terhadap laporan-laporan yang sudah disampaikan. Apakah sudah lengkap, apakah sudah benar. Nah semuanya nanti akan dicek apakah memang ada laporan yang belum lengkap maka nanti KPK bisa melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata dia kepada awak media, Jumat (19/9/2025).

Sifatnya Fleksibel

Juru Bicara atau Jubir KPK Budi Prasetyo menanggapi pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Budi mengatakan, klarifikasi, mekanismenya fleksibel, tak harus tatap muka di kantor KPK.

“Tapi juga klarifikasi bisa dilakukan secara daring atau online. Nah ini juga sebagai bentuk efektivitas dan juga memudahkan bagi setiap penyelenggara negara atau wajib lapor dalam menyampaikan LHKPN-nya,” ucap dia.

Budi mengingatkan kewajiban melapor LHKPN bukan sekadar urusan tepat waktu. Isinya juga harus jujur dan utuh.

“Apa yang disampaikan oleh para wajib lapor atau penyelenggara negara tentu harus benar dan lengkap, jangan sampai ada aset atau harta yang kemudian belum dilaporkan,” ucap dia.

Publik Diminta Ikut Mengawasi

Budi juga mengingatkan, publik juga dilibatkan dalam mengawasi LHKPN. Lewat situs e-LHKPN, masyarakat bisa ikut memantau daftar kekayaan pejabat.

Tidak hanya melihat data, warga diberi ruang untuk memberikan masukan, bahkan melaporkan jika ada dugaan harta yang tak masuk laporan.

“Sehingga ini juga sebagai bentuk peran serta masyarakat, artinya apa, peran serta masyarakat atau pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan aspek pencegahan pada pelaporan LHKPN,” tandas dia.

Sumber : Schoolhigh.id