Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyampaikan tiga poin prioritas strategis kebangsaan.
Hal itu disampaikan saat memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis 4 September 2025.
“Agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan yang sebelumnya diaspirasikan di Gedung DPR RI pada 3 September 2025, sekaligus menegaskan konsistensi INITOGEL mahasiswa dalam mengawal kepentingan bangsa, kata Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Achmad Baha’ur Rifqi seperti dikutip dari keterangan diterima, Jumat (5/9/2025).
Dia menjelaskan, poin pertama disuarakan menyoal peningkatan profesi strategis yang menekankan bahwa profesi guru, buruh, dan pekerja informal merupakan tulang punggung pembangunan bangsa.
“Sayangnya, kelompok ini masih menghadapi kesenjangan ekonomi, status kerja yang rentan, dan keterbatasan perlindungan sosial. Negara harus hadir melalui kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur dalam menjamin hak-hak dasar mereka,” ucap Baha.
Baha melanjukan, poin kedua disampaikan adalah reformasi kebijakan upah minimum berbasis kehidupan layak. Dia menegaskan, BEM PTNU mendorong perubahan paradigma dalam penentuan upah minimum.
“Penetapan upah tidak boleh hanya didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi harus mengacu pada standar kehidupan layak. Dengan demikian, upah minimum benar-benar menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial,” terang dia.
Poin Selanjutnya
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5333000/original/001755400_1756556114-1000511244.jpg)
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan orang yang terdiri dari sejumlah aliansi, ojek online (ojol) dan pelajar SMA serta mahasiswa berakhir ricuh di depan Markas Polda Bali, Sabtu (30/8/2025). (Liputan6.com/Destarita Rahmawati)
Baha menyampaikan, hal ketiga disuarakan, yakni pembentukan tim investigasi indenpenden atas kerusuhan nasional.
Baha meyakini, pembentukan tersebut guba menanggapi dinamika politik dan sosial terkini yang memunculkan kerusuhan, korban jiwa, serta mengancam stabilitas publik.
“BEM PTNU mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen “Satgas Anti-Makar”. Tim ini wajib melibatkan unsur masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, serta organisasi kepemudaan agar proses investigasi berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ucap dia.
Melalui tiga poin tersebut, Baha menyebut BEM PTNU Se-Nusantara percaya langkah-langkah strategis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kehadiran mahasiswa di Istana Negara bukanlah sebatas seremoni, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan akademik dalam mengawal masa depan bangsa,” dia memungkasi.
Sebagai informasi, undangan pertemuan dengan presiden diwakili Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan wakilnya, Judi Ardiantoro dan Menteri Pendidikan Tinggi Sain Teknologi Prof Brian Yuliarto.
Sumber : Schoolhigh.id
