Seruan untuk mengganti kepala badan kesehatan Indonesia semakin kuat seiring dengan semakin dalamnya ketegangan dengan para dokter.

Seruan untuk mengganti kepala badan kesehatan Indonesia semakin kuat seiring dengan semakin dalamnya ketegangan dengan para dokter.

Seruan untuk mengganti kepala badan kesehatan Indonesia semakin kuat seiring dengan semakin dalamnya ketegangan dengan para dokter.

Taruhan bola – Menteri Kesehatan Indonesia menghadapi desakan yang semakin kuat untuk diganti, karena perpecahan yang semakin dalam dengan para profesional medis di negara tersebut berisiko mengganggu reformasi sistem kesehatan dan melemahkan legitimasi kebijakan di masa depan, menurut para analis. Kritik terhadap Budi Gunadi Sadikin telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan dua fakultas kedokteran terkemuka di negara tersebut – Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Jawa Barat – ikut bergabung dalam suara ketidakpuasan. Inti dari perselisihan ini adalah dugaan campur tangan Kementerian Kesehatan dalam wilayah organisasi profesi medis, termasuk penugasan ulang dokter spesialis dan penunjukan anggota ke dalam apa yang disebut kollegium medis – organisasi self-regulating yang mengawasi standar pelatihan dan praktik medis spesialis.

Iklan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang direvisi pada 2023, kollegia ini ditempatkan di bawah pengawasan Dewan Kedokteran Indonesia, yang kini melaporkan langsung kepada menteri. Presiden. Langkah tersebut diposisikan sebagai upaya untuk menyederhanakan tata kelola, namun banyak pihak di bidang medis memandangnya sebagai campur tangan politik.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kesehatan yang tidak pro-rakyat tetapi pro-kepentingan sesaat,” kata Wawan Mulyawan, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pada 20 Mei, seperti dikutip oleh majalah berita Tempo. Iklan Dia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan mengganti Budi, “yang jelas memiliki potensi untuk merusak ekosistem pendidikan kedokteran dan menurunkan kualitas layanan kesehatan”.